"presidensialisme" oleh @robertus_robet |dikirim oleh @rayapan

Nepotisme msh dilarang di tap mpr. Tapi cinta diri, tergila2 popularitas, penyakit meradang smua lini: pemimpin & aktivis.

Nepotisme msh peristiwa sosial, korupsi udah peristiwa hukum. Tapi nepotisme satu anak tangga aja ke arah korupsi.

Etisnya, negara itu wahana utk ‘yg publik’/ rakyat. Krn itu simbol neg tdk boleh dimanipulir sbg identitas pribadi/golongan.

Negara itu urusan yg publik. Simbolnya tdk boleh dimanipulir sbg/guna identitas pribadi/keluarga/suku/agama.

Dlm presidensialisme, presiden sentral. Maka ia sasaran mudah kritik bhkn penjatuhan. Segala tetek bengek gampang diarahkan ke presiden.

Itu sebabnya, presidensialisme bukanlah sistem yg terlampau ideal yg bisa membawa kestabilan demokrasi.

konteks Ind Presidensialisme berkombinasi dng multipartisme, ini lebih rumit. Sulit terbentuk pemerintahan demokratis yg efektif.

Krn ia sentral banyak orang berlomba2 jadi presiden. Tapi kombinasi multipartai membuat setiap presiden mesti berkompromi. Ini masalahnya.

Apalagi muncul kohabitasi: partai si presiden bkn mayoritas di legislatif. presiden hrs berkompromi dng partai2 spy kekuasaanya jalan.

Komproni presiden-partai/dpr ini yg sering menjadi landasan bagi transaksi dan dagang sapi kekuasaan. Jadi dasarnya sistemik sekali.

Ada sebagian orang yg berpendapat, kelemahan presidensialisme-multipartisme ini dapat diatasi dng karakter leadership presiden yg kuat.

Akan tetapi dr pengalaman, bahkan di USA di mana presidensialismenya berkombinasi dng dwi-partai. Deadlock bahkan gridlock sering terjadi.

Utk Ind, agaknya semua pihak tetap kukuh mau mengambil jalan presidensialisme dan mencoba memperkuatnya dng penyederhanaan partai.

Akan tetapi, seberapa jauh penyederhanaan partai bisa dilakukan? Multipartisme sudah jadi ciri dan fondasi demokrasi Indonesia.

Kita perlu memikirkan disain institusional ketatanegaraan yg baru di masa depan. Supaya demokrasi efektif. Dan tdk bergantung pada figur.

Pilihan dan model2 tersedia banyak: selain presidensialisme ada parlementarisme, juga ada semi-presidensialisme yg dipraktikkan di Perancis.

Masih banyak waktu utk berimajinasi dan mengisi masa depan. Demokrasi ini perlu kita manfaatkan juga dng inisiatif2 baru demi kemaslahatan bersama.

Dlm soal parlementarisme soalnya bkn ribut/kacau. Itu dulu stigma angakatan darat terhadap demokrasi parlementer Ind.

Byk bukti di berbagai negara parlementarisme malah bisa membentuk pemerintahan yg stabil. Inggris contohnya.

Akan tetapi utk Indonesia sekarang, perubahan ke parlementarisme terlalu berisiko. Karena terlalu drastis.

Utk negara yg sdh mentradisikan presidensialisme, loncatan drastis ke parlemtarisme tdk disarankan oleh banyak pemikir.

Krn bukankah salah satu gunanya demokrasi adalah memungkinkan aneka harapan diperjuangkan jadi kenyataan!

Kita sudah berpengalaman mengalahkan rezim militer Orba. Jadi omongan Ruhut saja jangan bikin kita bludrek, marah dan kehilangan rasa humor.

Daripada pusing memikirkan Ruhut, mending memikirkan Sri Mulyani. Sri kapan kowe bali?